Logo Sabtu, 29 Januari 2022
images

MAJALAHREFORMASI.com - Dalam rangka melaksanakan visi-Misi Presiden, Satu Data Indonesia menggelar webinar yang bertajuk "Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional" pada Kamis (30/09). Seperti diketahui, arahan dari President meliputi: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi birokrasi diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, salah satunya adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Program PCPEN 2021 diarahkan untuk penanganan pandemi, melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi, melalui penanganan kesehatan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi publik. Program PCPEN yang diarahkan untuk perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi mendapat alokasi APBN cukup besar sehingga harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dukungan APBN untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi mencapai Rp.744,77 T, dialokasikan kepada perlindungan sosial sebesar Rp.186,64T, dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp.162,40T, kesehatan sebesar Rp.214,96T, insentif usaha sebesar Rp.62,83T dan program prioritas sebesar Rp.117,94T.

Rofyanto selaku Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan mengatakan saat ini sistem informasi Fragmented terpisah di masing-masing K/L berdampak pada pelaksanaan program penurunan kemiskinan belum optimal.

Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dilakukan oleh kementerian dan lembaga baik
di tingkat pusat dan daerah, sehingga pentingnya aspek kolaborasi antar stakeholders di
tingkat pusat, daerah, akademisi dan masyarakat luas.

Geospasial Adviser Badan Informasi Geospasial dan anggota Sekretariat Satu Data Indonesia Agung Indrajit mengatakan, bahwa setiap pemangku kepentingan harus berupaya memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk, pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Bukan hanya itu dibutuhkan juga “data leadership” sebagai “engine” yang “diarahkan” oleh Tata Kelola Data untuk mengoptimalkan nilai dan manfaat atas data”

Pada kesempatan yang sama Onny Noyorono selaku Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas , Badan Pusat Statistik (BPS), fokus menyoroti data-data makro dalam pemulihan ekonomi nasional. Menurut dia, BPS bertanggung jawab atas penyediaan statistik dasar serta informasi dalam mengukur perkembangan indikator makro ekonomi nasional, pemantauan pemulihan ekonomi nasional, dan dasar penyusunan kebijakan. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus dalam pengembangan infrastruktur dalam mendukung digitalisasi dan Transformasi Digital melalui program startup digital, serta pengampingan umkm untuk go digital.

"Interoperabilitas data diperlukan dalam mendorong transformasi digital, Layanan publik yang efektif dan efisien membutuhkan pertahanan siber yang kuat untuk menghindari ancaman-ancaman rekayasa, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, serangan jaringan, dan
peretasan," pungkasnya. (David)