MAJALAHREFORMASI.com - Dalam pertemuan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr Abdul Mu'ti,  yang didampingi Ketum PGI Gomar Gultom, Ketua Umum MPK Indonesia, Handi Irawan, menyampaikan berbagai harapan dan usulan mengenai peran sekolah Kristen dalam pendidikan nasional. 

Handi Irawan menekankan pentingnya pemerintah memandang sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, bukan sebagai pesaing sekolah negeri. Handi juga mengingatkan kontribusi panjang sekolah Kristen yang telah dimulai sejak berdirinya sekolah Kristen pertama di Ambon, diikuti dengan pendirian sekolah modern di Jatinegara oleh Cornelis Senen pada 1635, yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendukung kemajuan Indonesia.

Dalam pertemuan itu, ia juga menyarankan pemerintah agar meningkatkan alokasi anggaran pendidikan hingga 10% dari PDB, guna mengoptimalkan kontribusi sekolah swasta.

Handi juga mengangkat tiga masalah utama dalam pendidikan saat ini. Pertama, terkait pembagian Dana BOS yang dinilai belum adil bagi sekolah Kristen, khususnya di daerah 3T, sehingga banyak sekolah Kristen berisiko tutup. Ia mengusulkan agar alokasi Dana BOS mempertimbangkan tingkat SPP di sekolah swasta demi distribusi yang lebih adil.

Kedua, adanya ketimpangan dalam sertifikasi guru swasta, yang baru mencapai 28% dibandingkan dengan 50% di sekolah negeri, dan mendorong agar pemerintah mempercepat pemerataan sertifikasi.

Ketiga, banyak guru yang sudah lama berkarier di sekolah Kristen ditarik ke sekolah negeri setelah lolos program P3K, yang menyebabkan kekurangan guru di sekolah Kristen, terutama di daerah seperti Halmahera, NTT, dan Papua. Handi mengusulkan agar ada peraturan yang memungkinkan guru P3K tetap mengajar di sekolah asal mereka.

Menteri Pendidikan dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah merespon dengan positif masukan tersebut. Mereka mengakui sekolah Kristen sebagai mitra pemerintah dalam membangun pendidikan bangsa dan menyampaikan bahwa kebijakan tambahan terkait Dana BOS untuk sekolah di wilayah 3T akan diterapkan mulai tahun ajaran mendatang.

Mengenai sertifikasi guru, pemerintah sedang mengusulkan program sertifikasi sebagai salah satu Program Unggulan Presiden Prabowo, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru. Terkait program P3K, Menteri mengindikasikan bahwa tidak ada alasan guru P3K harus ditarik ke sekolah negeri, dan regulasinya akan dievaluasi lebih lanjut.

Pada kesempatan lain, Ketua Bidang III MPK, Johan Tumanduk, juga menyampaikan kekurangan guru agama Kristen, baik di daerah maupun kota besar, dan mengusulkan agar pemerintah memberikan dana hibah untuk mendukung sekolah-sekolah Kristen yang kesulitan. Prof. Nunuk menanggapi bahwa saat ini terdapat kekurangan 225.000 guru agama di sekolah negeri, yang menjadi tantangan bagi sinergi antara Kementerian Agama dan Kemendikdasmen.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, ditutup dengan komitmen Menteri untuk terus berdiskusi dengan MPK dan sekolah-sekolah swasta lainnya demi perbaikan pendidikan Indonesia. Tampak hadir pula dalam pertemuan itu Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Penabur, Adri Lazuardi, dan Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Prof. Jonathan Parapak. (*)