Logo Selasa, 24 Mei 2022
images

MAJALAHREFORMASI.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), dan Fatayat Nahdlatul Ulama menyelenggarakan webinar “Sosialisasi Pemahaman Hubungan Perilaku Merokok dan Stunting untuk BKKBN Perwakilan Provinsi dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)”. Hadir dalam webinar Pejabat Tinggi Pratama, Koordinator, Sub-koordinator, Tim Pendamping Keluarga, Penyuluh KB (PKB), dan Persatuan Kepala Dinas (Perkadis) KB di seluruh provinsi se-Indonesia. 

Webinar keterkaitan antara perilaku merokok dengan kejadian stunting melatar belakangi kolaborasi ini dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ,yaitu: menurunkan prevalensi stunting pada balita menjadi 14% dan persentase perokok penduduk usia 10-18 tahun menjadi 8,7%. Upaya pengendalian konsumsi rokok melalui kebijakan yang kuat sampai edukasi pada level grassroot perlu dilakukan secara beriringan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Stunting atau terlalu pendek untuk usia seseorang, didefinisikan sebagai tinggi badan yang lebih dari dua standar deviasi di bawah Median Standar Pertumbuhan Anak (WHO, 2015). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi balita stunting di Indonesia turun dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018).

Prevalensi Baduta (bayi di bawah dua tahun) stunting juga mengalami penurunan dari 32,8% (2013) menjadi 29,9% (2018). Namun demikian, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dari batas toleransi WHO, yaitu 20% untuk stunting. Hal ini menggambarkan bahwa stunting merupakan permasalahan gizi nasional yang harus mendapatkan perhatian khusus, termasuk mengendalikan konsumsi rokok yang juga berhubungan dengan seorang anak menjadi stunting.

Menurut Hasto Wardoyo – Kepala BKKBN “Paparan asap rokok meningkatkan risiko stunting pada anak berusia 25-59 bulan sebesar 13.49 kali. Selain itu, paparan asap rokok meningkatkan terjadinya ectopic pregnancy dan sudden infant death syndrome”.

Sejalan dengan hal tersebut, Aryana Satrya, selaku Ketua PKJS-UI dalam paparannya menyampaikan bahwa perilaku merokok orang tua juga berpengaruh terhadap intelegensi anak secara tidak langsung (dampak dari stunting). Sedangkan Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. 

 Bonus demografi tidak bisa dimanfaatkan jika kesehatan anak dan pemuda buruk. Muhammad Rizal Martua Damanik, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang) BKKBN dalam keynote speech mengatakan bahwa webinar ini sebagai bentuk implementasi program turunan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 yang mengamanatkan perlunya sinergitas dan kolaborasi bersama pihak dalam percepatan penurunan stunting. 

 

Lebih lanjut, Deputi Latbang menambahkan konsumsi rokok diketahui merupakan penyebab stunting, baik secara langsung melalui paparan asap rokok pada anak sejak masa kandungan, maupun secara tidak langsung dimana rokok juga berdampak buruk pada ekonomi keluarga yaitu belanja rokok mengurangi biaya belanja makanan bergizi. 

 BKKBN pada tingkat provinsi hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki andil penting dalam meneruskan kampanye edukasi ini kepada masyarakat dalam mendukung program p koercepatan penurunan stunting.

Salah satu pembicara dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - RS Cipto Mangunkusumo, Bernie Endyarni Medise, menjelaskan terdapat kaitan antara perilaku merokok dengan kejadian stunting pada anak sejak dalam masa kandungan, yaitu orang tua perokok menyebabkan secondhand smoke yang memberi efek langsung pada tumbuh kembang anak. 

“Toxic rokok ini mempengaruhi prenatal dan postnatal, laki-laki yang program ingin punya anak berhenti dulu merokok selama 70 hari sebelum konsepsi karena toxic-nya bisa menurunkan kualitas sperma,” tambah Hasto.

Sedangkan dari sisi ekonomi, rokok juga menghabiskan sebagian pendapatan keluarga. Risky Kusuma Hartono, Peneliti PKJS-UI menambahkan bahwa penelitian PKJS-UI tahun 2018 menunjukkan peningkatan pengeluaran rokok yang dibarengi oleh penurunan pengeluaran makanan sumber protein dan karbohidrat akan memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi stunting anak.

Dengan demikian, diperlukan adanya pengendalian konsumsi rokok sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting. Rita Damayanti, Ketua Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Komnas Pengendalian Tembakau menyampaikan bahwa terdapat 6 pilar pengendalian tembakau, diantaranya mendorong luas peringatan kesehatan bergambar menjadi 90% dari luas bungkus rokok, implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai daerah, menaikkan harga rokok setinggi-tingginya melalui instrumen kebijakan fiskal, larangan iklan, promosi dan sponsor yang mencitrakan positif produk rokok, mengakomodasi perokok yang ingin berhenti merokok, dan memberikan informasi seluas-luasnya mengenai risiko dan bahaya konsumsi produk tembakau terhadap kesehatan, ekonomi, maupun aspek lainnya. Kebijakan pengendalian konsumsi rokok harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. (*)