Logo Rabu, 27 Oktober 2021
images

MAJALAHREFORMASI.com - Dewan Pimpinan Daerah Forum Relawan Demokrasi (FOREDER) DKI Jakarta  menggelar Aksi Simpatik dengan melakukan Konvoi di Depan Gedung DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat 8 September 2021.

Untuk itu FOREDER beri dukungan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PSI yang menggulirkan Interpelasi kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

"Permasalahannya terkait penyelenggaraan FORMULA E yang kami anggap merugikan APBD DKI Jakarta dan Non Faedahnya saat ini," ucap ketua DPD FOREDER DKI Jakarta, Sidik Malawat.

Menurutnya Interpelasi kepada Anies Baswedan sudah seharusnya dilakukan, pasalnya penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E menggunakan APBD Pemprov DKI Jakarta maka dari itu harus adanya UU Keterbukaan Informasi Publik yaitu menjelaskan UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk:

A. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

B. mendorong partisipasi masyarakat dalam transparansi, penggunaan uang rakyat yang tidak sedikit jumlahnya sementara kondisi masyarakat sedang Lapar saat ini dan Program ini jelas sudah merugikan Rakyat.

Lebih lanjut, Sidik mengatakan bicara tentang Interpelasi yang hanya didukung oleh Dua Fraksi dan ditolak oleh Tujuh Fraksi Lainnya disinyalir adanya gerakan Anies Baswedan Membungkan Mulut Fraksi yang menolak Interpelasi karena kita ketahui Bersama pasca terjadinya dugaan jamuan makan malam yang bertempat di Rumah dinas Anies Baswedan .

"Dugaan kami disitulah agenda pembungkaman terjadi bagi Ketujuh Fraksi yang Menolak Interpelasi dan kami DPD FOREDER DKI Jakarta mengecam tindakan Tujuh Fraksi yang menolak Interpelasi karena telah menghianati Rakyat," imbuh dia.

Pada saat ini seringkali masyarakat dipertontonkan oleh Dewan-dewan yang tidak mumpuni menjalankan amanat Rakyat sebagai pemilihnya.

"Saat ini kami Rakyat Indonesia pada umumnya dan Warga Jakarta pada khususnya akan bertindak sebagal oposisi agar tidak terjadi lagi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan baik Eksekutif Daerah Maupun Legislatif Daerah," tandasnya .

Berikut tuntutan DPD Forum Relawan Demokrasi DKI Jakarta:

1. Tolak penyelenggaraan formula e di Jakarta
2. Mengecam ke-7 fraksi yang menolak interpelasi
3. Transparansi APBD Pemprov DKI Jakarta
4. Pemprov DKI Jakarta diharuskanmelaksakan UU KIP Keterbukaan Informasi publik tahun 2008. (David)